Senin, 22 Mei 2017

Pesan untuk Pemimpin Baru


Kota Ambon baru saja memiliki pemimpin baru untuk periode tahun 2017-2022. Mengawali tulisan ini, saya ingin mengucapkan selamat memulai tanggung jawab melayani Kota Ambon bagi Bapak Richard Louhenapessy dan Bapak Syarif Hadler. Dengan keyakinan tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan, saya percaya Bapak berdua adalah orang-orang pilihan untuk membawa Kota Ambon menjadi lebih baik dari yang ada saat ini. Dan bahwa Bapak berdua terus membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka saya sebagai salah satu warga kota menggunakan tulisan ini sebagai salah satu media menyampaikan aspirasi.

Transparansi Program Pembangunan
                Di era transparansi ini, Pemerintah Kota Ambon perlu menerapkan prinsip transparansi dengan mulai melakukan optimalisasi website resmi Pemerintah Kota Ambon – www.ambon.go.id. Program unggulan, kendala, dan progress implementasi program dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa ditampilkan di website. Agar website ini lebih komunikatif bisa juga menampilkan kritik saran warga kota yang diterima dan telah ditindaklanjuti. Termasuk memunculkan rubrik testimoni warga kota terhadap kinerja Pemerintah Kota Ambon sebagaimana yang ditampilkan oleh website Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Ambon – www.bp2t.ambon.go.id. Hal ini bisa menjadi booster bagi peningkatan kualitas kinerja aparat Pemerintah Kota Ambon.
                Transparansi program pembangunan ini pada waktunya juga bisa meningkatkan kualitas kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Misalnya, jika link website Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon – www.blh.ambon.go.id, mengoptimalkan isi web-nya dengan informasi titik-titik rawan bencana di Kota Ambon atau spot-spot yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan lokasi membangun, hal ini akan membuat masyarakat lebih proaktif melakukan tindakan antisipasi. Bagi pihak swasta, hal ini bisa menjadi masukan untuk implementasi Corporate Social Responsibility (CSR).

Satunya Kata dan Perbuatan
                Masih menggunakan contoh isu lingkungan hidup. Pada website Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon, ada satu tayangan yang bunyinya: “Kami akan selalu mengedukasi masyarakat untuk peka, memelihara dan menjaga lingkungan.” Bagaimana dengan bangunan-bangunan di lokasi areal hutan mangrove di Teluk Ambon Bagian Dalam sehingga terjadi penurunan luasan mangrove sekitar 15 ha sejak tahun 1998? Ini adalah sekedar contoh. Katakanlah Pemerintah Kota memiliki argumen terkait contoh saya itu, maka argumen tersebut bisa dimuat pada website sehingga fungsi edukasi yang ditargetkan akan semakin nyata.

Etalase Bumi Raja-Raja
                Kita selalu mendengung-dengungkan Maluku sebagai bumi raja-raja. Tetapi apakah yang khas dari slogan tersebut yang langsung ditangkap oleh pandangan mata ketika seorang wisatawan datang ke Maluku? Kota Ambon sebagai ibukota sekaligus pintu masuk utama Provinsi Maluku perlu menangkap momen ini. Salah satu cara mungkin dengan revitalisasi kantor-kantor desa di seluruh Kota Ambon sehingga menampilkan keunikan suatu negeri adat, tidak sekedar gedung kantor yang tidak ada bedanya dengan gedung kantor pada umumnya.

Tempat Sampah
                Beberapa bulan yang lalu, warga Kota Ambon dibuat bertanya-tanya ketika ada wadah berbentuk buah manggis, durian, dan jeruk diletakkan di banyak tempat seantero Kota Ambon. Awalnya saya berpikir ketiga wadah tersebut adalah sejenis hiasan untuk mempercantik kota, mengingat manggis dan durian termasuk jenis buah yang pada musimnya turut membanjiri pusat perdagangan di Kota Ambon. Bahwa ternyata ketiga wadah tersebut adalah varian baru tempat sampah yang disediakan Pemerintah Kota di tempat-tempat umum, saya langsung memikirkan efektifitasnya. Jika ketiga wadah tersebut adalah jenis tempat sampah otomatis yang lebih user-friendly, mungkin akan signifikan dalam meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi ternyata kelebihan model tempat sampah seperti itu hanya pada penampakannya dan di kemudian hari mengalami nasib yang kurang lebih sama dengan para pendahulunya.
                Saya mengerti Pemerintah Kota Ambon terus bergelut dengan upaya membangun kesadaran sampah dari warganya. Namun perlu juga memahami kebiasaan masyarakat. Misalnya saya agak-agak emoh jika membuang sampah pada model tempat sampah umum yang diangkat tutupnya secara manual. Jika saya tidak ingin membuang sampah di situ, saya akan tetap menyimpan sampah saya sampai menemukan tempat sampah yang tidak harus dibuka tutupnya. Tetapi masalahnya belum semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama. Ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Ambon dalam penyediaan fasilitas umum agar setiap pengadaan yang dilakukan berguna secara maksimal dan terjaga kontinuitasnya.

Angkutan Dalam Kota (Angkot)
                Jika mengacu pada Keputusan Walikota Ambon Nomor 56 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015, ada 61 jalur trayek angkutan dalam kota (angkot) di Kota Ambon. Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah Kota Ambon secara rutin melakukan pengawasan lapangan terhadap kesesuaian angkot trayek tertentu dengan rute yang ditempuhnya? Berdasarkan pengalaman pribadi, seringkali ada angkot trayek tertentu melayani penumpang tidak sesuai trayek. Dan sepertinya, dengan minimnya pengawasan, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang lumrah padahal yang menjadi korban di sini adalah masyarakat. Saya menggunakan contoh angkot trayek Lembah Argo dan BTN Lateri Indah yang jarang sekali melayani penumpang sesuai trayek. Apakah hal ini dikarenakan ada kesepahaman antara sopir angkot trayek tersebut dengan para pengendara ojek yang mangkal di jalan masuk menuju kedua lokasi tersebut, saya tidak mengerti. Kemudian dari sisi tarif, angkot trayek Laha terkadang mengenakan tarif lebih mahal dari yang ditetapkan, khusus bagi penumpang yang naik dari Bandara Pattimura. Hal-hal tersebut dengan sendirinya meningkatkan pengeluaran transpor masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Bagi masyarakat yang tergolong miskin, kondisi seperti ini turut menjadi pemicu sulitnya mereka keluar dari lingkaran kemiskinan yang ada jika dikaitkan dengan data hasil survei yang menunjukkan pengeluaran untuk angkutan dalam kota tergolong dalam 3 jenis pengeluaran rumah tangga terbesar di Kota Ambon.

Pasar Tradisional yang Representatif
                Dari Walikota ke Walikota pasca-konflik sosial di Kota Ambon, Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah tak kunjung menjadi pasar tradisional yang layak. Apakah begitu sulitnya melakukan revitalisasi pasar dengan kekuatan sendiri dari waktu ke waktu? Ataukah kita menunggu Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah menjadi salah satu target program pemberdayaan pasar oleh Kementerian Perdagangan? Padahal pada suatu waktu dulu, kita pernah memiliki pasar tradisional yang begitu megah dan tertata baik.

Fungsi Rumah Potong Hewan
                Jika fungsi sebuah Rumah Potong Hewan (RPH) dilakukan sesuai peruntukannya, segalanya menjadi aman dan tenang. Akan tetapi jika sebuah RPH mengalami pengayaan fungsi sebagai rumah pemeliharaan hewan juga, ini menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Menilik posisi RPH Kota Ambon yang terletak di tengah kota, kita tentu tidak ingin memunculkan kawasan kumuh di tengah kota bukan?


                Hal yang saya sampaikan di sini adalah sebagian kecil dari apa yang menjadi ganjalan di hati warga Kota Ambon. Saya menyampaikannya dengan landasan pikir bahwa Pak Ris dan Pak Syarif adalah pemimpin yang bijaksana dan terbuka bagi masukan yang konstruktif. Semoga dengan belajar dari pengalaman periode sebelumnya, Bapak berdua bisa berlari dengan lebih cepat, tepat, dan berkualitas dalam menata dan melayani Kota Ambon dan segenap masyarakatnya.


Dimuat di Harian Ambon Ekspres edisi 22 Mei 2017

Selasa, 28 Februari 2017

DAU dan Pentingnya Memberikan Data Apa Adanya


Tulisan ini sedikit banyaknya terinspirasi oleh berita yang dimuat pada tanggal 24 Februari 2017 lalu di media online nasional dengan headlineJokowi Beberkan Curhat Gubernur Maluku, Hadirin Mendadak Riuh”. Saya mencoba mengutip pernyataan Presiden sebagaimana dilansir media online nasional tersebut, demikian: “Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sudah tiga kali ini menyampaikan kepada saya protes masalah urusan DAU (dana alokasi umum),” kata Jokowi disambut tawa para peserta. Jokowi menuturkan, Gubernur mengajukan protes karena menilai dana perimbangan DAU yang tidak adil bagi Maluku. “Pak, kami daratannya kecil, tetapi lautannya gede. Namun, penghitungan DAU selalu menggunakan daratan, kami dapat kecil, Pak,” kata Jokowi meniru curhat Said Assagaff.
Apa itu DAU? Menurut yang dimuat pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan – www.djpk.depkeu.go.id - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Besaran DAU merupakan hasil penjumlahan Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Besaran AD dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS Daerah tahun sebelumnya sedangkan CF diperoleh dari hasil perkalian bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF Nasional. CF masing-masing daerah sendiri dihitung berdasarkan selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. Fokus saya di sini adalah mengenai penghitungan Kebutuhan Fiskal yang merupakan kompilasi dari beberapa data dasar dimana sebagian besar di antaranya merupakan produk Badan Pusat Statistik (BPS).
Ada 5 (lima) variabel yang digunakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk menghitung Kebutuhan Fiskal, yakni Jumlah Penduduk; Luas Wilayah; Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Kemahalan Konstruksi; dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Nilai masing-masing variabel tersebut pada tahun tertentu dikalikan dengan nilai bobot yang telah tertentu untuk setiap indeks, dijumlahkan dan kemudian hasil penjumlahannya dikalikan dengan Total Belanja Rata-rata APBD akan menghasilkan besaran nilai Kebutuhan Fiskal.
Empat dari 5 (lima) variabel yang diperlukan untuk menghitung Kebutuhan Fiskal tersebut dihasilkan oleh BPS, yakni data jumlah penduduk, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data jumlah penduduk dihasilkan dari Sensus Penduduk. Data IPM sebagai indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) indikator menggunakan data hasil Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Harga Konsumen (SHK). Data IKK dihasilkan dari survei harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat, dan upah tenaga kerja. Data PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu. Penghitungan PDRB menggunakan sebagian besar data hasil sensus, survei, dan dari produk administrasi instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya.
Sensus dan survei yang dilakukan BPS untuk menghasilkan data pendukung bagi penghitungan DAU sebagaimana dijelaskan sebelumnya dilakukan terhadap responden yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan juga instansi Pemerintah di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Maluku dengan 11 kabupaten/kota di dalamnya. Namun perlu kami sampaikan, proses untuk memperoleh data dalam pelaksanaan sensus/survei tersebut tidak selalu mudah. Tidak jarang data yang diberikan seadanya dan kurang akurat. Penolakan oleh responden pun sudah biasa kami terima. Tidak sedikit juga responden yang mempertanyakan tujuan pelaksanaan survei yang kami lakukan dan relevansinya bagi mereka secara langsung. Bisa dibayangkan, bagaimana kami harus menerangkan kegunaan data yang akan dihasilkan oleh suatu sensus/survei bagi pembangunan di Maluku dalam bahasa yang sederhana dan lugas di hadapan orang yang mempertanyakan relevansi data tersebut bagi dirinya secara personal? Sebagai contoh, kami berkali-kali mengalami kesulitan ketika mendata tarif harga sewa alat berat dari sebagian besar kontraktor di seluruh Maluku, padahal mereka sangat berkepentingan dengan angka IKK yang kami hasilkan. Sekalipun sudah kami jelaskan bahwa angka IKK diperlukan bagi penghitungan DAU yang pada akhirnya berguna untuk membiayai pembangunan fisik di daerah dimana itu akan menjadi proyek bagi para kontraktor itu juga, tetap saja sulit bagi mereka untuk memberikan data apa adanya.

Dalam penelusuran saya untuk menemukan materi pendukung bagi tulisan ini, saya menemukan materi power point pada website resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (www.keuda.kemendagri.go.id) yang menyiratkan sudah digunakannya pembobotan luas wilayah laut dalam penghitungan DAU TA 2017. Terlepas dari hal tersebut, apa yang disampaikan oleh Gubernur Maluku kepada Presiden Jokowi adalah baik. Akan tetapi perlu mendapat perhatian kita semua bahwa Pemerintah Pusat tidak bisa begitu saja mengutak-atik suatu official statistics untuk meningkatkan atau menurunkan DAU. Tidak bisa hanya dengan menjentikkan jari. Ada mekanisme yang perlu dikawal dari hulu ke hilir. Partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan di sini. Untuk itu, kami dari BPS sebagai lembaga negara yang bertugas menyediakan data untuk penyelenggaran pemerintahan di Indonesia dan juga di Maluku menggunakan kesempatan ini untuk terus menghimbau seluruh komponen di bumi seribu pulau ini, terimalah petugas kami dan berikanlah data apa adanya. Yang terhormat Gubernur dan Bupati/Walikota di Maluku, kami terus membutuhkan dukungan Bapak-Bapak dalam pelaksanaan tugas kami. Karena apa yang diberikan kepada kami dalam pelaksanaan sensus/survei, itulah yang kami kembalikan dalam bentuk data dan informasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Maluku dan Indonesia. Mari katong bangun Maluku dengan data berkualitas.


Dimuat di Harian Ambon Ekspres edisi Selasa, 28 Februari 2017

Jumat, 27 Januari 2017

Tempat Kankrong (Makan & Nongkrong) di Ambon

Inspirasi tulisan ini muncul ketika saya sedang duduk di salah satu tempat nongkrong dengan pemandangan Teluk Ambon sambil menikmati jus mangga dan berpikir bahwa rasanya masih kalah sama jus mangga dari Restoran X. Saat itu terpikirkan, boleh juga nih memberikan rekomendasi tentang beberapa tempat makan/nongkrong di Kota Ambon. Siapa tau bisa berguna dan menghemat waktu para traveler yang sedang berkunjung di Kota Ambon. Hhmm, mungkin tulisan ini belum sempurna dan lengkap mengingat belum semua tempat makan/nongkrong yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon berhasil saya kunjungi. Secara rasanya kayak kurang kerjaan pun ya? Tapi setidaknya harapan saya, worth it lah menambah-nambah inpo. Iya ga? ^_^


Cafe Sibu-Sibu


Ini dia salah satu tempat nongkrong favorit saya. Sejak pertama berkunjung di sini tahun 2009, ketika masih hanya menggunakan satu ruangan kecil sebelum akhirnya diperluas menjadi seperti sekarang ini, saya sudah jatuh hati dengan cafe ini. Layaknya cafe di Kota Ambon, Sibu-Sibu sudah dilengkapi dengan live music. Yang menjadi benchmark-nya Sibu-Sibu adalah dinding yang dipenuhi foto orang Maluku dan yang berdarah Maluku baik WNI ataupun bukan yang eksis di bidangnya. Seringkali reaksi orang-orang yang untuk pertama kali berkunjung ke sini adalah, "Oooh, si anu orang Maluku yaa?" Makanan yang disajikan di sini sama dengan cafe pada umumnya, yakni nasi goreng, indomie telor, dsj. Tetapi ada juga jajanan khas Maluku seperti kasbi tone, tart labu, bubengka Haruku, cucur, dsj. Namun salah satu kelemahan Sibu-Sibu adalah dikarenakan terletak di salah satu jalan utama di Kota Ambon yang merupakan pangkalan mobil sewaan, bagi pengunjung yang membawa mobil akan mengalami sedikit kesulitan menemukan tempat parkir. Kemudian dikarenakan ruangannya yang walaupun sudah diperlebar namun masih tetap terbatas, terkadang pengunjung perokok yang duduk di tengah ruangan, membuat agak tidak nyaman. Padahal sebenarnya Sibu-Sibu menyediakan meja-kursi di bagian luar juga. Yaaah, ini juga sebagai indikasi bahwa Sibu-Sibu merupakan cafe yang lumayan ramai dikunjungi.
Cafe Sibu-Sibu dibuka sejak pagi hari (sekitar jam sarapan-lah) sampai dengan jam 10 malam. Namun rasanya ada waktu-waktu dimana tutupnya lebih larut. Untuk lebih jelasnya silakan menghubungi no telepon 0911-312525.


Cafe Dermaga

http://www.imgrum.net/
Cafe terletak di pinggiran Kota Ambon, tepatnya Desa Poka. Namun dengan adanya Jembatan Merah Putih, sepertinya Desa Poka sudah tidak layak disebut pinggiran mengingat waktu tempuh dari pusat Kota Ambon hanya dalam hitungan belasan menit (jika jalanan kosong-hghghg). Cafe Dermaga belum lama dibuka. Jam operasinya dimulai dari jam 6 sore sampai setengah 12 malam dan juga menyediakan live music. Jika datang sebelum senja, Anda bisa menikmati pemandangan Teluk Ambon kala senja dan di malam hari pemandangan lampu-lampu dua sisi Pulau Ambon dan kapal-kapal yang berada di teluk.
Areal Cafe Dermaga lumayan luas dan ada beberapa tanaman yang turut memberikan kesan sejuk. Inilah salah satu kelebihannya, yang mana menyuguhkan pemandangan alami, bukan keramaian jalan raya di pusat kota dan lahan parkir yang tersedia relatif lebih luas.
Menu di Cafe Dermaga tidak berbeda jauh dengan menu cafe pada umumnya hanya saja tidak tersedia jajanan pasar sevariasi yang ada di Cafe Sibu-Sibu. Bagi Anda yang tiba di Ambon dengan penerbangan sore/malam, singgahlah di sini untuk mengganjal perut sebelum menikmati Jembatan Merah Putih di waktu malam.


Mister Kopitiam


Ngg, sebenarnya saya juga rada ragu, Kopitiam itu tergolong cafe bukan ya? Anggap iya aja ya. Mister Kopitiam terletak di salah satu sudut teramai di Kota Ambon, di Jalan Diponegoro atau sering disebut Kawasan Urimessing.Buka dari pagi (ga tau jam brapa) sampai jam 2 subuh. Kadang-kadang malah bisa dikasi bonus nongkrong sampai jam setengah 3 subuh. Kalo ini mah pengalaman saya dan partner in crime. Hehehe.. Menunya sangat bervariasi, ga terbatas menu cafe yang biasanya nasi/mie. Sebenarnya lebih patut disebut restoran kali ya?
Walau terletak di depan jalan raya, gampang-susah-gampang juga menemukan parkiran yang membawa kendaraan roda 4. Dari pengalaman pribadi, kami sampai harus muter dulu di depan Kantor Kodim sebelum akhirnya menemukan parkiran.
Mister Kopitiam merupakan tempat nongkrong 2 lantai dengan sirkulasi udara yang cukup baik sekalipun ada banyak pengunjung yang merokok. Namun bagi Anda yang benar-benar alergi dengan asap rokok, tersedia juga ruangan ber-AC sebagaimana tampak pada gambar.
Oh ya, Mister Kopitiam belum menyediakan fasilitas live music. Bukan tidak loh ya. Siapa tau setelah membaca postingan ini langsung diadakan kan? Hghghg..


Joas Baru


Ini merupakan kecabangan dari Rumah Kopi Joas yang cukup melegenda di Kota Ambon. Joas Baru merupakan bagian integral dari Hotel Biz yang baru beroperasi beberapa bulan terakhir ini di Kota Ambon. Pertama kali memasuki lokasi cafe ini, saya langsung jatuh hati. Sekalipun ada banyak pengunjung yang merokok, akan tetapi tersedia banyak jendela yang memungkinkan sirkulasi udara terjadi dengan baik. Menu makanan di sini tidak terlalu bervariasi akan tetapi saya sukaaaa roti panggangnya. Hehehe... Layaknya rumah kopi/cafe di Kota Ambon, Joas Baru beroperasi sejak pagi sampai dengan jam 9 malam! Kenapa ga lebih larut ya? Saya juga penasaran. Secara pertama kali ke sini jam 8-an. Belum juga menikmati separuh dari jajanan yang ada, udah disamperin pramuniaga-nya. Joas Baru terletak di jalan yang sama dengan Sibu-Sibu, so demikian juga dengan ketersediaan lahan parkir bagi yang membawa kendaraan roda 4. Di Joas Baru belum tersedia fasilitas live music.


Agniya Cafe and Resto


Ini dia salah satu spot terfavorit terkini di Kota Ambon. Terletak di bilangan Pohon Mangga, beroperasi hingga setengah 12 malam, sangat layak dijadikan tempat kankrong segala usia. Daaaan, jus mangga maupun jus jeruk-nya highly recommended cui. Lekker! Berlokasi di depan jalan, parkiran lumayan lebih baik sekalipun masih numpang bahu jalan umum, halaman belakang (kalo bisa dikatakan halaman) adalah pantai. Cuman tolong parkirnya ditertibkan dong. Tanpa karcis legal, mintanya 5000. Kemahalan cui, mana lahan parkirnya numpang jalan umum pun. Bagi yang ingin berenang, sangat memungkinkan. Anda yang menggunakan angkutan umum, cukul sekali naik dari Terminal Mardika.
Fasilitas live music sudah tersedia tapi belum difungsikan, padahal saya datangnya malam minggu loh ya.
Takut kehabisan tempat? Silakan reservasi di no telpon 0911-348372.


... to be continued... (cape ngetiknya) ^_^

Selasa, 26 Juli 2016

Pasar Tradisional: Representasi Kinerja Pemerintah Daerah


Saya termasuk satu di antara sekian banyak orang yang bersentuhan dengan pasar tradisional. Jika alasan sebagian besar orang mungkin untuk berbelanja, alasan saya adalah karena saya menikmati pemandangan yang bisa saya dapatkan di sana. Beberapa tahun terakhir ini, sejak saya dipercayakan menangani data inflasi Kota Ambon dan Kota Tual, dimana sebagian dari data pendukungnya diperoleh melalui pencacahan harga di pasar tradisional. Maka semakin kuatlah alasan bagi saya untuk menikmati pasar tradisional.
Inspirasi tulisan ini hadir di benak saya ketika beberapa waktu yang lalu melakukan pengawasan pencacahan Survei Harga Konsumen untuk penyusunan inflasi di Kota Tual. Saya menyaksikan kondisi yang tidak jauh berbeda dari yang saya lihat pada pasar tradisional di Kota Ambon. Los-los di dalam pasar belum semuanya terisi. Para pedagang lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan karena itu artinya semakin dekat dengan konsumen. Dan karena fenomena yang umum kita temui adalah pasar tradisional merupakan satu kesatuan dengan terminal angkutan umum, maka ketidakteraturan yang ada menjadi obyek yang semakin menarik untuk dikritisi melalui beberapa hal sebagai berikut.

Daya Tampung
Sejatinya pedagang-pedagang pada pasar tradisional tertampung di dalam kesatuan bangunan yang memadai. Kenyataan yang nampak dalam pandangan kita adalah jumlah pedagang yang ada melebihi kapasitas yang tersedia. Sebagai konsekuensinya, para pedagang yang tidak tertampung pada bangunan pasar akan menggunakan ruang terbuka yang seyogyanya menjadi daya dukung dari suatu pasar tradisional, sebut saja lahan parkir. Dan selama mereka membayar retribusi, nampaknya hal tersebut sah-sah saja.
Jika hal ini saya analogkan dengan sistem yang lebih besar seperti penanganan pemukiman penduduk maka kenyataan yang kita hadapi adalah belum optimalnya penataan kota sesuai peruntukannya. Masyarakat sah-sah saja mendirikan bangunan, selama memiliki sertifikat tanah, uang untuk membangun rumah, dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagaimana peruntukan lahan yang dimilikinya, apakah merupakan sempadan sungai atau lereng bukit yang rawan longsor, itu urusan nanti. Toh kita membayar IMB dan juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Prinsip Keadilan
Menurut lokasi berjualan, saya mencoba mengklasifikasikan para pedagang di pasar tradisional ke dalam kelompok pedagang yang berjualan pada los/bangunan yang tersedia dan kelompok peda-
gang yang berjualan di luar los/bangunan yang tersedia. Kelompok pedagang yang kedua ini cenderung menjadi pedagang yang lebih cepat dijangkau oleh konsumen tanpa harus jauh-jauh masuk ke lokasi los/bangunan pasar utama. Tentu diperlukan penelitian khusus untuk menyimpulkan tentang perbedaan omset antara kedua kelompok pedagang tersebut, akan tetapi berdasarkan eye-catching diduga omset kelompok pedagang yang berjualan di luar los/bangunan pasar lebih besar dibandingkan kelompok pedagang yang berjualan pada los/bangunan yang tersedia.
                Jika dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Daerah hanya menyediakan sarana ala kadarnya dan selanjutnya seperti melakukan pembiaran, maka jurang antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat akan semakin lebar, sulit terjembatani dan bisa menimbulkan kerawanan sosial maupun lingkungan.

Fungsi Kontrol
Melihat keruwetan yang terjadi di pasar tradisional, spontan akan muncul pertanyaan dimanakah para petugas yang berwenang mengatur dan mengendalikan proses yang berlangsung? Ataukah memang demikian perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk penataan pasar sebagaimana yang kita lihat? Saya yakin tidak demikian. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait tentu melakukan pengawasan. Akan tetapi bila memperhatikan kondisi yang ada, rasanya monitoring dan konsolidasi yang dilakukan belum maksimal dan masih harus terus ditingkatkan.
Logikanya, luas pasar tradisional yang ada di suatu wilayah sudah barang tentu hanya sepersekian persen dari luas wilayah suatu kota/kabupaten. Jika Pemerintah Daerah terkesan tidak maksimal mengelola wilayah sekecil suatu pasar tradisional, bagaimana bisa mengendalikan wilayah seluruh kota/kabupaten?

Demi Masa Depan yang Seharusnya Lebih Baik
Mengingat saya adalah warga Kota Ambon, saya akan menggunakan contoh Pasar Mardika di sini. Saya masih ingat pada awal tahun 1990-an, betapa cantik dan rapinya kondisi Pasar Mardika. Lahan parkir digunakan sesuai peruntukannya. Warga Kota Ambon masih bisa menikmati pemandangan Pantai Mardika dari trotoar yang memang diisi oleh gerobak para pedagang makanan dan minuman tapi masih tetap terkesan rapi. Seyogyanya kondisi Pasar Mardika sekarang jauh lebih baik dari era tersebut. Tapi bagaimana kenyataannya, bisa kita saksikan langsung. Pertanyaannya, bagaimana kondisi Pasar Mardika beberapa tahun mendatang? Apakah anak-cucu kita akan menikmati pasar yang lebih representatif dan manusiawi ataukah tidak?

Mungkin kita pernah mendengar ungkapan: teman-teman terdekatmu menunjukkan siapa dirimu. Atau ungkapan lain yang analog dengan itu: bacaan kesukaanmu menunjukkan siapa dirimu. Saya mencoba mengaplikasikannya terhadap kondisi pasar tradisional: pasar tradisional di kotamu menunjukkan kinerja pemerintah daerahmu. Bagaimana Pemerintah Daerah menangani hal-hal yang lebih besar sedikit banyaknya ditunjukkan oleh bagaimana Pemerintah Daerah mengelola pasar tradisional. Semoga pada akhirnya kita memiliki pasar tradisional yang nyaman dan layak dibanggakan.

Dimuat di Harian Ambon Ekspres edisi Selasa, 26 Juli 2016

Selasa, 19 Juli 2016

Tentang Banjir di Kota Ambon


Hujan deras di Kota Ambon selalu menimbulkan beragam respons dari masyarakat Kota Ambon. Bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah sulit air, hujan deras adalah berkah dan memang dinanti-nantikan karena itu berarti pengeluaran untuk membeli air bersih bisa dihemat. Namun tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di dekat kali ataupun di lereng gunung. Mereka memiliki kenangan buruk dengan hujan deras. Tentu masih segar dalam ingatan kita beberapa tahun lalu ketika banjir dan longsor terjadi di sebagian besar wilayah Kota Ambon.
Beberapa waktu yang lalu ketika hujan deras turun semalaman dan berlanjut sampai siang hari, beberapa titik rawan banjir di Kota Ambon mengalami luapan air yang signifikan. Bagi yang akrab dengan media sosial, kita dapat menyaksikan potret luapan air dengan tingkat keparahan yang bervariasi antar wilayah, termasuk di wilayah Bandara Pattimura. Lama-kelamaan sangat mungkin masyarakat di wilayah-wilayah tersebut akan terjangkit fobia hujan deras. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena jika tidak ada intervensi yang mumpuni dan konsisten, dan dengan mengingat wilayah resapan air yang semakin tergerus, hal ini akan menjadi salah satu kalender tahunan Kota Ambon. Semua elemen dalam wilayah Kota Ambon patut melakukan introspeksi yang sejujur-jujurnya. Mengapa demikian? Karena semuanya memiliki andil di sini.

Sebagai Anggota Masyarakat
Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Harus diakui, masih ada yang memancing di air keruh. Masih ada anggota masyarakat yang menganggap hujan deras sebagai truk sampah. Ketika air mengalir deras di saluran-saluran got, mereka menganggap itu kesempatan untuk membuang sampah tanpa harus melangkahkan kaki ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
Pemandangan penumpang angkutan-angkutan umum membuang sampah dari dalam angkutan masih jamak kita temui. Bahkan saya sendiri pernah menyaksikan penumpang salah satu mobil dinas (plat merah) melakukan hal yang sama. Para pejalan kaki yang membuang sampah ke dalam got pun tidak sedikit. Mungkin saja para pelaku tindakan tersebut akan berdalih, “Ah, itu kan hanya satu gelas plastik kecil!”, tapi pernahkan membayangkan akumulasi dari tindakan tersebut?
Masih banyak warga masyarakat yang membangun di pinggir-pinggir kali dan di lereng gunung tanpa memperhatikan standar keamanan dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Tidak sedikit rumah warga di pinggiran kali yang langsung menempel pada talut dan tidak menyadari bahwa hal tersebut menambah beban talut. Ketika suatu waktu rumah mereka menjadi korban banjir, mereka kemudian berteriak-teriak meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Ambon yang pada berbagai kesempatan dan media sudah memberikan peringatan sebelumnya.

Sebagai Pemerintah Kota Ambon
Saya bertanya-tanya di dalam hati, apakah Pemerintah Kota Ambon memiliki informasi yang akurat tentang banjir dan aneka keterkaitannya selama beberapa tahun terakhir ini serta menggunakannya sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program penanggulangan banjir? Informasi tersebut seperti series data curah hujan; series data ketinggian permukaan sungai khususnya di wilayah rawan banjir; series data (perkiraan) volume sampah yang dibuang ke kali; ataupun pemetaan bangunan-bangunan di wilayah rawan banjir dan rawan longsor yang ilegal dan tidak memenuhi persyaratan. Informasi tersebut penting untuk melakukan tindakan preventif.
Pemerintah Kota Ambon juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Misalnya yang saya lihat di wilayah tempat tinggal saya. Ketepatan saya berdomisili di salah satu wilayah dekat aliran Kali Waetomu. Beberapa rumah di wilayah tempat tinggal saya turut menjadi langganan banjir kala hujan deras turun. Di satu sisi, setiap tahunnya Pemerintah Kota Ambon melakukan revitalisasi jalan di depan rumah saya yang nota bene hanya jalan kecil (mungkin berkelas jalan kabupaten) yang dalam pandangan saya masih layak digunakan. Akan lebih baik jika Pemerintah Kota Ambon mengalihkan anggaran revitalisasi jalan itu ke kegiatan revitalisasi (pendalaman) saluran got. Hal itu akan jauh lebih efektif dan berdaya guna kala hujan deras tiba.
Pemerintah Kota Ambon harus berani mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai sebagaimana yang dilakukan terhadap sebagian penduduk daerah Batu Gajah yang tinggal di lereng gunung, tanpa harus menunggu terjadinya bencana. Sekali lagi, Pemerintah Kota Ambon diharapkan lebih aktif melakukan tindakan preventif. Mungkin perlu melakukan studi banding, tetapi tidak perlu juga sampai berbondong-bondong jauh-jauh ke Negeri Belanda yang memang terkenal sebagai pakar pengairan dan sebagai konsekuensinya memboroskan begitu banyak uang rakyat. Kita bisa belajar dari kota-kota besar di Indonesia yang berhasil mengurangi dampak bajir bukan, seperti Jakarta?

Saya tidak berniat mengukur dan menimbang-nimbang porsi kesalahan di sini. Pada dasarnya semua elemen patut melakukan introspeksi. Masyarakat membutuhkan program yang tepat dan pendampingan aktif yang kontinyu dari Pemerintah Kota Ambon sebagaimana Pemerintah Kota Ambon juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk menyukseskan semua program yang disiapkan. Akan tetapi kita perlu mengakui bahwa upaya yang dilakukan semua elemen itu belum maksimal. Jika hal ini tidak diubah dari sekarang, maka Pemerintah Kota Ambon harus mulai memikirkan perlunya memberikan semacam travel warning lewat website resmi-nya tentang potensi banjir di Kota Ambon kala curah hujan tinggi.

Proses menuju Kota Ambon yang lebih baik tentu memerlukan waktu dan komitmen bersama. Mari basudara warga Kota Ambon, katong mulai dar skarang.


Harian Ambon Ekspres edisi 19 Juli 2016

Jumat, 17 Juni 2016

Menjadi Konstituen yang Cerdas


Kota Ambon beberapa waktu belakangan ini dan sepertinya masih akan beberapa waktu ke depan semakin ramai dengan aneka poster, baliho dan spanduk yang bertebaran di berbagai sudut kota. Fenomena ini pun terjadi di beberapa kabupaten yang akan mengadakan pilkada di tahun depan. Dalam perjalanan dinas ke Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melintasi juga Kabupaten Maluku Tengah beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan poster, baliho dan spanduk para bakal calon kepala daerah yang ditempatkan mulai dari wilayah yang padat penduduk sampai ke pinggiran-pinggiran desa.
Selain menampilkan foto diri bakal calon kepala daerah, poster, spanduk, dan baliho biasanya juga berisi gabungan nama bakal calon kepala daerah (Walikota-Wakil Walikota atau Bupati-Wakil Bupati) dan beberapa kata yang diharapkan menggambarkan kepribadian maupun kelebihan para bakal calon, sebut saja muda; tulus; amanah; jujur; bisa biking labe; dan lain sebagainya. Saya jadi tersenyum sendiri menyaksikan pemandangan itu. Betapa para bakal calon kepala daerah berusaha keras membuat dirinya dikenal oleh para konstituennya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Menurut hemat saya, model berkampanye sebagaimana yang kita lihat belakangan ini, secara khusus di wilayah provinsi seribu pulau mungkin efektif untuk memperkenalkan diri namun seiring dengan perkembangan zaman, kami – konstituen membutuhkan lebih. Kami butuh lebih dari sekedar selebaran, poster, spanduk, dan baliho yang cenderung minim-informasi. Kami butuh lebih dari sekedar kampanye terbuka yang tidak selalu bisa kami hadiri. Kami butuh model kampanye kreatif yang membuat kami terinformasikan dengan baik bahwa para bakal calon kepala daerah mengerti benar permasalahan yang dialami oleh masyarakat di daerah pemilihannya dan sanggup mengimplementasikan rencana-rencana konkrit untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Saya mengerti masing-masing bakal calon kepala daerah sudah memiliki blue-print kampanye-nya masing-masing. Saya pun tidak berencana untuk mengubah hal itu. Saya lebih tertarik kepada bagaimana memberikan pencerahan bagi semua konstituen di bumi raja-raja ini sehingga di kemudian hari pilihan yang dilakukan tidak akan disesali. Dari hasil pengamatan di lapangan dan beberapa artikel yang saya baca, saya mencoba mengulas 4 (empat) hal yang perlu dicermati oleh para konstituen sebelum menentukan pilihannya.

Jejaring (Networking)
Ini merupakan salah satu variabel utama yang biasanya menjadi andalan para bakal calon kepala daerah dan (partai) pendukungnya. Jejaring yang luas bisa merepresentasikan sifat-sifat positif dari seorang bakal calon. Biasanya seseorang yang memiliki pergaulan yang luas adalah seorang yang baik, sopan, ramah, murah hati, suka menolong, dan atau aktif berorganisasi. Tolong dicatat, saya menggunakan kata sambung dan atau. Artinya bisa saja seseorang memiliki jejaring yang luas karena memiliki banyak uang dan dengan modal itu banyak membantu sesamanya, akan tetapi bukanlah seorang yang cakap berorganisasi. Kita perlu mencermati kualitas dan bukan semata-mata kuantitas dari jejaring yang dimiliki seorang bakal calon kepala daerah.

Performance
Saya yakin, kita semua tentu setuju bahwa penampilan itu penting. Jika poster, spanduk, atau baliho seorang bakal calon dibuat dengan tidak profesional atau terkesan klise, bisa jadi hal tersebut mencerminkan model kerja si bakal calon. Sederhananya, menampilkan diri sendiri saja tidak maksimal, bagaimana mau menata kota yang lebih besar cakupannya? Jika ada yang berkilah dengan mengatakan bahwa itu bukan hasil kerja si bakal calon melainkan tim suksesnya, maka saya masih akan bertanya, “Bagaimana bisa mentransfer idenya untuk dieksekusi oleh tim yang lebih besar dan kompleks jika dengan tim yang lebih kecil saja standar banget hasilnya?”. Namun perlu juga saya ingatkan, pandangan pertama penting tapi bukan segalanya.

Rekam Jejak
Time flies, people change. Saya mencoba menafsirkan ungkapan tersebut sesuai konteks ini adalah mungkin kita pernah mendengar kabar-kabur tentang seorang bakal calon kepala daerah tetapi jangan melupakan fakta bahwa manusia bisa berubah. Pertanyaannya adalah kemana arah perubahannya? Di sinilah perlunya mengetahui rekam jejak seorang bakal calon kepala daerah. Bagaimana mengetahuinya? Pintar-pintarlah mencari informasi yang terpercaya. Akan ada banyak agen-agen tim sukses yang menghembuskan kabar tentang para bakal calon, entah kabar baik atau kabar buruk. Rekam jejak para agen ini pun patut kita cermati.

Kritis terhadap Semua Pemberian
Menjelang hari pemilihan kepala daerah yang semakin mendekat, arus distribusi aneka barang dan jasa atas nama bakal calon kepala daerah tertentu akan semakin deras. Masyarakat perlu mengkritisinya. Jika hanya karena menerima sejumlah uang atau barang lantas kita memutuskan memilih seorang bakal calon tertentu, jangan pernah marah jika di kemudian hari kita mendengar kabar bahwa kepala daerah yang kita pilih melakukan pelanggaran hukum karena menerima sejumlah uang atau barang. Toh, kita juga yang merestui model seperti itu sedari awal kan?


Kepada segenap lapisan masyarakat yang pada waktunya akan memilih calon kepala daerahnya masing-masing, ingatlah bahwa kita memiliki bargaining position (posisi tawar-menawar) di sini. Jangan pernah mau diintimidasi. Jangan pernah mau menjual kemajuan daerah kita hanya dengan beberapa lembar kertas berharga. Kemajuan daerah kita jauh lebih mahal harganya. Masa depan anak-cucu kita dipertaruhkan di sini. Mari menjadi konstituen yang cerdas!

Dimuat di Harian Ambon Ekspres edisi Jumat, 17 Juni 2016

Senin, 06 Juni 2016

Mengendalikan Inflasi dengan Modifikasi Sistem Penjualan



Kita ketahui bersama, salah satu data strategis yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah inflasi. Inflasi merupakan informasi tentang perkembangan harga barang dan jasa secara umum di suatu wilayah. Ada 368 komoditi yang dipantau harganya di Kota Ambon dan 263 komoditi di Kota Tual lewat Survei Harga Konsumen yang dilakukan secara mingguan, dua-mingguan, dan bulanan. Perkembangan harga di kedua kota tersebut, bersama 80 kota lainnya di Indonesia kemudian membentuk inflasi nasional yang datanya rutin dirilis sebagai salah satu monthly official statistics pada setiap hari kerja pertama bulan berikutnya.
Bagi kami yang bertanggung jawab terhadap data inflasi, akhir bulan merupakan waktu dimana data harga barang dan jasa yang telah dikumpulkan selama sebulan berjalan dikompilasi dan dievaluasi untuk menghasilkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perkembangan IHK inilah yang kemudian disebut inflasi jika IHK bulan berjalan lebih tinggi dibandingkan IHK bulan sebelumnya dan disebut deflasi jika IHK bulan berjalan lebih rendah dibandingkan IHK bulan sebelumnya. Di setiap akhir bulan itulah kami selalu merasakan kegelisahan yang sama setiap kali mencermati data harga barang dan jasa di Kota Ambon dan Kota Tual. Kegelisahan tersebut berangkat dari fluktuatifnya harga komoditi ikan segar dan sayuran.
Perkembangan harga ikan segar di Kota Ambon bulan Mei 2016 adalah pada level 67-106 persen dan perkembangan harga sayuran adalah pada level 81-125 persen terhadap harga bulan April 2016. Itu artinya ada ikan segar yang lebih murah 67 persen tetapi ada juga yang lebih mahal 6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada kelompok sayuran, ada jenis sayur yang harganya lebih murah 81 persen tetapi ada juga yang lebih mahal 25 persen dibandingkan harga pada bulan April 2016.
Di Kota Tual malah lebih fluktuatif lagi perkembangannya. Pada Mei 2016 perkembangan harga ikan segar adalah pada level 53-150 persen dan perkembangan harga sayuran adalah pada level 65-236 persen dibandingkan harga bulan April 2016. Itu artinya di bulan Mei 2016 ada ikan segar yang hanya setengah harga bulan sebelumnya tapi ada juga yang harganya meningkat hampir separuh harga bulan sebelumnya. Pada kelompok sayuran, ada jenis sayur yang harganya hampir setengah dari harga di bulan April 2016 tapi ada juga yang lebih dari 2 kali lipat harga bulan April 2016.
Apakah memang sedemikian fluktuatifnya harga ikan segar dan sayuran di Kota Ambon dan terlebih khusus di Kota Tual? Secara umum dapat saya jawab, ya. Fluktuasi harga kelompok komoditi ikan segar dan sayuran di Maluku dipicu oleh banyak faktor, seperti pola konsumsi masyarakat; belum optimalnya penanganan pasca produksi; dan sistem penjualan yang belum terstandardisasi. Di sini saya akan lebih fokus mengenai pengaruh sistem penjualan terhadap fluktuasi harga.
Penjualan ikan segar dan sayuran di seluruh wilayah Maluku secara umum masih menggunakan sistem tumpuk (tampa) dan ikat. Bagaimana hal tersebut memicu fluktuasi harga, berikut penjelasannya. Saya berikan contoh untuk komoditi ikan segar. Harga ikan segar tertentu di hari kemarin sama dengan harga di hari ini, yakni 10.000 per tumpuk. Akan tetapi ikan seharga 10.000 di hari kemarin berjumlah 8 ekor dan di hari ini hanya berjumlah 6 ekor. Jika rata-rata berat 1 ekor ikan 100 gram, maka setumpuk ikan pada hari pertama memiliki berat 0,8 kg dan pada hari kedua 0,6 kg. Data harga ikan tersebut yang akan kami catat adalah hasil membagi harga per tumpuk dengan beratnya dalam kilogram. Pada hari pertama akan tercatat harga 12.500,00/kg yang diperoleh dari 10.000/0,8 dan pada hari kedua akan tercatat harga 16.666,67 yang diperoleh dari 10.000/0,6. Dari dua titik waktu pengamatan tersebut telah terjadi kenaikan harga sebesar 4.166,67 atau 33,33 persen. Ini dengan asumsi kondisi normal dan tidak ada shock berarti.
Contoh di atas baru dari satu pedagang. Di pedagang lainnya mungkin akan berbeda ceritanya. Bisa saja dia mematok harga 10.000 untuk 7 ekor ikan. Pedagang berikutnya mungkin 8 ekor ikan tetapi dengan ukuran yang berbeda dengan 8 ekor ikan pada pedagang sebelumnya. Itu tentang ikan segar. Kisah yang kurang lebih sama juga dialami pada komoditi sayuran. Ada aneka besaran ikatan sayur antar pedagang yang jika kita konversikan ke kilogram akan memberikan variasi yang besar.
Inilah salah satu peluang bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi terkait upaya pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok komoditi ikan segar dan sayuran. Intervensi ini perlu dimulai dari level produsen dan pedagang besar. Petani dan nelayan perlu diberikan sosialisasi untuk mulai menjual produknya ke pedagang pengumpul dan atau pedagang eceran dalam satuan berat (kilogram/kuintal). Dan bukan hanya sosialisasi, mereka mungkin juga perlu difasilitasi dengan timbangan. Hal tersebut tentu akan menular ke rantai perdagangan berikutnya, sehingga pada level pedagang eceran akan terkondisi untuk menggunakan sistem penjualan per satuan berat (kilogram).
Saya mengerti hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun sistem tumpuk yang selama ini kita gunakan cenderung berkontribusi pada besarnya variasi harga antar responden dan antar titik waktu. Mengapa tidak menggunakan metode baru? Jika kita meragukan hasil yang akan dicapai, tidak ada salahnya melakukan semacam pilot project. Pemerintah bisa memfasilitasi beberapa produsen, pedagang besar/pengumpul, dan pedagang eceran dengan timbangan dan kemudian kita bandingkan perkembangan harga dari komoditi hasil pertanian dan perikanan yang dijual dengan sistem tumpuk/ikat versus sistem per satuan berat, mulai dari level produsen sampai pedagang eceran. Setidaknya saya percaya, variasi harga akan lebih tereliminir.
Sesungguhnya apa yang saya usulkan di sini hanyalah potongan kecil dari proses pembelajaran dan inovasi secara terus-menerus untuk Maluku yang lebih baik. Semoga berguna!

Dimuat di harian Ambon Ekspres edisi Senin, 6 Juni 2016